AMAN KALBAR

Perubahan iklim sebagai akibat dari pemanasan global merupakan fenomena yang sulit dihindari dan berdampak pada banyak sektor kehidupan. Masalah perubahan iklim semakin krusial bagi kelompok yang paling rentan seperti masyarakat adat, terutama perempuan.  Perubahan iklim mempersulit perempuan adat untuk memperoleh dan mengelola sumber daya.  Padahal akses perempuan terhadap sumber daya alam sangat penting untuk ketahanan menghadapi perubahan iklim.

Kondisi ini memaksa perempuan untuk bertanggung jawab dalam peran ganda dalam rumah tangga; bekerja dalam ranah domestik sekaligus memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Sehingga muncul potensi hambatan bagi perempuan untuk terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan tentang bagaimana pengelolaan wilayah adat.

Pada kenyataannya dalam setiap perencanaan dan usaha pengembangan sumber daya, perempuan kerap menjadi kelompok yang tertinggal. Padahal indikator keberhasilan pengembangan sumber daya adalah hasil pembangunan yang bisa diterima oleh perempuan maupun laki-laki secara setara, proporsional dan berkelanjutan.

Latar belakang ini yang mendorong AMAN KALBAR bersama dengan Pawanka Fund untuk mengadakan program pendampingan kepada perempuan adat di Desa Sekendal, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. 

Pendampingan dilakukan melalui serangkaian pelatihan dan lokakarya untuk meningkatkan kapasitas perempuan serta perencanaan dan pelatihan usaha alternatif berdasarkan potensi paling dominan yang dimiliki oleh perempuan adat di desa Sekendal, yaitu pertanian dengan kearifan lokal dan pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu, seperti rotan dan bambu.

Penerapan pertanian dengan kearifan lokal diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang kerap muncul akibat dari eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan sedangkan pengelolaan hasil hutan bukan kayu mampu memelihara pengetahuan tradisional perempuan adat dan melibatkan peran aktif mereka dalam konservasi wilayah adat.

Dengan meningkatkan pemahaman perempuan mengenai hak-hak mereka atas pengelolaan wilayah adat, harapan besar agar perempuan adat dapat mandiri secara ekonomi serta dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan di tingkat keluarga, komunitas dan birokrasi mengenai pengelolaan wilayah adat menjadi tujuan utama untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan masyarakat adat dalam mengatasi perubahan iklim.

 

 

Dilatarbelakangi oleh kekhawatiran hilangnya tradisi dan adat istiadat tradisional, Masyarakat Adat Kacink, Kampung Sarik, Desa Nanga Mongkok, Kecamatan Nangga Taman, Kabupaten Sekadau berinisiatif mengadakan musyawarah adat dan diskusi bersama pada 9 Agustus 2020., beretepatan dengan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia.

Musyawarah adat ini dihadiri oleh masyarakat Adat Kancingk dari berbagai usia dengan tujuan agar terjalinnya komunikasi dan pertukaran ilmu antara generasi tua dan muda. Kegiatan diawali dengan ritual adat oleh para tetua adat dan disaksikan oleh seluruh pemuda yang hadir dalam musyawarah.

Dengan adanya kegiatan musyarawarah ini, masyarakat berharap agar adat istiadat serta tradisi nenek moyang yang sudah lama di lupakan dapat kembali dilestarikan. Masyarakat Adat Kancink juga berencana untuk mendokumentasikan adat istiadat leluhur ke dalam sebuah buku agar dapat membagikan pengetahuan tersebut ke generasi berikutnya.

 

 

Masyarakat Adat Desa Upit dan Desa Junjung Permai, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat melaukan pemetaan partisipatif wilayah hukum adat yang diadakan pada 20 Februari 2020 selama satu pekan.

Pemetaan ini dilakukan setelah masyarakat adat menyampaikam surat permohonan kepada Pengurus Besar AMAN. Masyarakat Adat Desa Upit dan Desa Junjung Permai menyadari pentingnya dilakukan pemetaan wilayah untuk masyarakat Adat karena wilayah tersebut kerap menjadi incaran para investor.

Pemetaan Wilayah Adat merupakan program kerja bersama antara AMAN dan Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) yang bertujuan untuk mendokumentasikan keberadaan Masyarakat Adat dan Wilayah Adat dalam rangka memperjuangkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak Masyarakat Adat dan Wilayah Adat mereka.

Masyarakat  desa Nanga Siyai  kecamatan Menukung dan desa Penahan, kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi telah melepaskan lahan untuk pengembangan perusahaan batu bara JNE dan GMS.  Pengeboran telah dimulai pada Februari 2020 dan masih berlangsung hingga saat ini.

Pembangunan telah memasuki proses pengeboran, karena pihak perusahaan sudah mengantongi izin atau rekomendasi dari pihak terkait  untuk melakukan pengeboran. Pengambilan titik koordinat untuk melakukan pengeboran antara satu titik ketitik berikutnya berjarak 50 meter.

Pengeboran tersebut memiliki kedalaman  2 meter, 8 meter, 16 meter ,60 meter hingga 100 meter. Rencananya ada Juli 2020 depan pihak perusahaan akan mendatangkan alat berat di areal dengan luas  berkisar 1.000 hektar  yang akan digarap oleh pihak perusahaan.

Untuk membantu pemerintah mencegah pandemik Virus Covid-19, Suku Dayak Limbai, Dusun Sungkup, Desa Belaban Ella, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat mengadakan ritual adat tolak bala dan pantangan. Ritual adat yang dijalankan mengharuskan masyarakat menyiapkan banyak hal antara lain: Setiap anggota rumaha harus memotong satu ekor ayam dan harus menyiapkan kaki ayam,tulang leher dan kepala ayam, nasi kopal atau yang ditumbuk dan dicampur dengan kunyit, rompoh/kue kampung yang dibuat seperti buah buahan, gong, kuali, periuk, dan tali gelang tonggang, daun sirih dan rokok, beras kuning yang  dimasukkan kedalam telur ayam, beraneka macam beras, seperti; beras sabur, beras padi dan beras ketan, padi ketan hitan yang dimasak seperti lotik. Nasi kopal dibuat sesuai jumlah jiwa di kampung dan dibagikan kepada seluruh warga kampung yang hadir. Oleh sebab itu, setiap kepala keluarga harus menyiapkan satu canting beras padi dan satu canting beras ketan serta bahan-bahan lainnya.

Barang-barang yang telah disiapkan ini kemudian dimasukkan ke dalam lanting dan dihanyutkan ke sungai, kecuali nasi kopal yang harus dibawa pulang. Pada saat pemandu ritual adat membawa nasi kopal, masyarakat diwajibkan untuk duduk menghadap ke arah matahi terbit. Setelah lanting dihanyutkan, masyarakat harus pulang ke rumah dan kembali mengadakan ritual mengikat tali tongan di rumah masing-masing.

 

Tolak Bala Bepenti’ adalah ritual adat yang dilakukan oleh masyarakat Dayak Seberuang , Desa Landau Panjang ,Dusun Entajak, Kabupaten Sintang. Proses awal ritual yang dilakukan adalah membentuk  Kayu (kumpang, buah) menjadi berbentuk manusia. Mengapa yang dipilih adalah kayu kumpang atau kayu buah? Kerena kedua jenis kayu ini dianggap memiliki mata, kaki, kepala dan nyawa sehingga menyerupai manusia.

Kayu penti’ ini kemudian diikat menggunakan kain merah dan putih pada bagian kepala dan pinggang. Proses pembuatan kayu dilakukan sehari sebelum upacara adat dimulai. Kayu penti’ yang telah dibuat, tidak boleh dibiarkan begitu saja, harus ada yang menunggunya.

Keesokan harinya ritual adat dimulai. Ritual ini disebut dengan Besampi Sempata kepada Petara Puyang Gana, dengan menggunakan seokor ayam sebagai media perantara Besampi Sempata.

Semua kayu penti’ yang dibuat, mewakili setiap individu di Kampung Entajak. Tujuan ritual ini adalah untuk melindungi setiap orang agar semengat (jiwa) menjadi lebih kuat, nai mudah pedih (tidak mudah sakit) dan terhindar dari pandemik virus covid-19 yang tengah melanda dunia.

Ada pantang dan puasa selama tiga hari, selama ritual dilakukan. Contohnya, masyarakat tidak boleh keluar kampung, tidak boleh memakan makanan yang  mengandung miang (tubuk), tidak boleh menoleh ke belakang saat pulang ke rumah (setelah penanaman penti’/kayu) dan harus ada ritual khusus yang dilakukan jika ada masyarakat yang akan berangkat ke kota.

Sembilan Maret 2020, merupakan hari yang bersejarah bagi masyarakat adat, terutama para peladang tradisional. Pasalnya 6 orang peladang tradisional yang ditetapkan sebagai terdakwa karhutla di Kabupaten Sintang dinyatakan bebas secara hukum, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sintang.

Ketua Pengurus Daerah AMAN Sintang , Antonios Antong memberikan tanggapannya terhadap putusan tersebut:  “Saya menyambut baik hasil putusan pengadilan negri Sintang dan aksi yang dilakukan masyarakat. Aksi ini merupakan gerakan murni dari masyarakat peladang. Moment yang sangat penting karena ini kasus pertama di Kabupaten Sintang, dimana negara mengkriminalisasi masyarakat peladang”.

Atong juga mengatakan jika beuma (berdalang) merupakan kearifan lokal yang sudah ada sejak dahulu, tujuannya adalah untiuk memenuhi kebutuhan hidup, dan sejauh ini negara tidak pernah hadir untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat peladang.

Oleh sebab itu, perjuangan tidak cukup hanya dilakukan tanggal 9 maret 2020 saja, tetapi akan terus berlanjut pada kasus selanjutnya. Terdakwa di Sintag dan Bengkayang sudah di nyatakan bebas, namun kasus peladang di Sanggau, Melawi dan Kapuas Hulu masih membutuhkan perjuangan bersama.

Kedepannya diharapkan akan banyak wilayah hutan lindung yang menjadi wilayah adat, sehingga masyarakat adat bisa mengelola lahanya sendiri. Selama ini masalahnya adalah masyarakat adat kebanyakan hidup di kawasan konsensi, sehingga secara hukum negara masyarakat dinyatakan bersalah karena telah membakar lahan.

Selain itu wilayah adat yang belum masuk ke kawasan konsensi, harus tetap di pertahankan menjadi wilayah adat. Pada kenyataannya sangat rancu jika masyarakat memohon untuk memperjuangkan wilayah adat mereka karena masyarakat sudah hidup dan berladang dari ratusan tahun yang lalu. “Ibaratkan kita duduk diatas ikan tapah tapi makai beculit garam”, tegas Atong.