Kempanyekan “Hutan Adat Bukan Hutan Negara” Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kalimantan Barat Gandeng IWAS

Upaya perbaikan Tata kelola wilayah Adat dan Peraturan Perlindungan dan pengolahan Hutan Adat. Dengan perkembangan zaman dan pesatnya pengusaha  berinfestasi Indonesia kususnya di Sekadau Kalimantan Barat. Hal tersebut di buktikan bahwa perluasan perkebunan sawit 5.508.044,71 Ha, pertambangan 3.619.063 Ha,  HTI 2429.807. Ha.  HPH. 1. 125.400 Ha, dengan total 12,682,314.71 Ha,  dibandingkan dengan luas Kalimantan Barat, […]

Ada Empat Jalur Pengakuan Masyarakat Adat

mengatakan ada empat jalur yang dapat ditempuh dalam melakukan pengakuan hukum masyarakat adat atas wilayah/hutan/tanah adat. Jalur pertama melalui UU Kehutanan yang diimplementasikan dalam Perda. Skema Penetapan Hutan Adat Berdasarkan Permen LHK No.32/2015 Tentang Hutan Hak. “Alurnya pembentukan produk hukum daerah. Permohonan Penetapan Hutan Adat. Verifikasi dan Validasi Dirjen. Penetapan Hutan Adat oleh Menteri LHK […]

Hutan Adat Beri Jaminan Kesejahteraan Masyarakat

Ketua BPH AMAN Kalbar, S Masiun mengatakan, Hutan Adat dan Masyarakat Adat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Bagi Masyarakat Adat Iban, hutan adalah “darah dan nafas”, bagi Orang Asmat hutan adalah “ibu”. Hutan tidak hanya dipandang sebagai sumber penghidupan tetapi hutan adalah identitas masyarakat adat. “Hutan adat memberikan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat adat, […]