Libatkan Kepala Desa untuk Penetapan Hutan Adat

Pengakuan hutan adat kepada masyarakat hukum adat, kini peluangnya terbuka lebar. Pemerintah Pusat telah menetapkan 707.000 hektare hutan adat kepada masyarakat hukum adat. Apalagi dalam pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, 16 Agustus lalu, menargetkan 4,8 juta hektare hutan adat sampai dengan 2019 mendatang. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012 menyatakan […]

Keberadaan Masyarakat Adat Diakui Undang-undang

Koalisi Hutan Adat menggelar semiloka percepatan pengakuan hutan adat di Kalbar. Kegiatan dihelat di Golden Tulip Hotel, Jalan Teuku Umar Pontianak, Selasa (10/10/2017). “Semiloka ini sangat penting untuk menunjukkan bahwa keberadaan masyarakat adat itu tetap eksis dan diakui dalam undang-undang,” kata Kepala Kanwil BPN Kalbar, Samad Soemarga, Selasa (10/10/2017). Kemudian, lanjutnya, bagaimana dengan menentukan subjek […]

AMAN Kalimantan Barat Berupaya Gali Potensi Konflik

Untuk mengantisipasi bakal terjadinya konflik dilingkungan masyarakat adat, AMAN Kalbar depak peserta pelatihan paralegal untuk mendokumentasikan dan menganalisa kasus yang bakal terjadi diwilayah mereka masing-masing. Salah satunya dengan mencatat apa yang terjadi dan dihadapi masyarakat. Menurut beberapa peserta dari sintang, kades terlibat dalam penggusuran lahan masyarakat, karena minimnya pengetahuan akan dampak yang ditimbulkan dari akibat […]