Masyarakat Adat Diakui Undang-Undang

Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalbar A Samad Soemarga mengungkapkan, keberadaan masyarakat hukum adat telah diakui dalam undang-undang (UU) termasuk UU Pertanahan. “Yang menegaskan masyarakat hukum adat sepanjang keberadaannya masih ada dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tetap diakui,” katanya. Untuk mempercepat keinginan ini yang tentu saja harus memiliki payung hukum di tingkat daerah, […]

Masyarakat Adat Butuh Perda

Pengakuan hutan adat sangat berkait erat dengan masyarakat hukum adat. Di Kalbar, telah dirancang aturan yang memayungi hal tersebut. Namun, sampai saat ini pembahasannya masih terkendala. Sampai hari ini, Perda (Masyarakat Hukum) Adat yang dibahas di DPRD Kalbar masih ada kendala. Dan kita ingin ada sebuah percepatan, ini juga sudah diatur dalam ketentuan, bagaimana hutan […]

Stakeholder Sepakat Percepatan Pengakuan Hutan Adat

Pengakuan hutan adat kepada masyarakat hukum adat, kini peluangnya terbuka lebar. Pemerintah Pusat telah menetapkan 707.000 hektare hutan adat kepada masyarakat hukum adat. Apalagi dalam pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, 16 Agustus lalu, menargetkan 4,8 juta hektare hutan adat sampai dengan 2019 mendatang.   Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012 menyatakan bahwa hutan […]