Komunitas Seberung Lebuk Lantang Terpilih Sebagai Dearah Kajian Keberadaan Masyarakat Adat

Keberadaan masyarakat adat di Indonesia belum sepenuhnya diakui oleh negara, hal ini terlihat dari belum disahkannya Undang-undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (UU PPMHA) yang sudah diajukan sejak tahun 2012 ke DPR RI. Akibatnya masih banyak pelanggaran hak asasi,  perampasan wilayah adat , dan berbagai kebijakan yang mendiskriminasikan masyarakat adat.  AMAN (Aliansi Masyarakat Adat […]

AMAN KALBAR dan Pemerintahan Kab. bengkayang Merancang RAPERDA Masyarakat Adat Kab. Bengkayang

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kalimantan Barat melakukan pertemuan bersama Bupati Bengkayang (Suryadman Gidot, M.Pd) pada Senin, 20 Novemebr 2017 untuk membicarakan mengenai kerjasama dalam membuat dan mengusulkan RAPERDA Masyarakat hukum adat di Kabupaten Bengkayang. Pertemuan ini bertujuan untuk menjaga dan melindungi hak-hak masyarakat hukum Adat yang ada di kabupaten bengkayang. Bupati Bengkayang (Suryadman Gidot) menyambut baik […]

Raperda Tentang Masyarakat Adat

Aliansi Masyarakat adat Nusantara Kabupaten Sekadau beserta Dewan Adat Dayak Kabupaten Sekadau, menghadap wakil Rakyat untuk mempercepat Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tentang perlindungan hukum Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sekadau – Kalimantan Barat. Secara khusus,PLT Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Barat (V.Vermy) , mengatakan “Rancangan Perda ini pernah di sampaikan oleh AMAN beberapa waktu […]