3 Hal Ini Desak Percepatan Pengakuan Wilayah Hutan Adat untuk Masyarakat
Ketua Koalisi Hutan Adat untuk Kesejahteraan (HAK) Kalimantan Barat, Matheus Pilin Belawing menegaskan pengakuan wilayah hutan adat untuk masyarakat adat sangat mendesak. Hal ini disebabkan tiga kenyataan yang dihadapi selama ini. Pertama, adanya konflik yang terjadi di wilayah masyarakat adat dengan para pihak tertentu. Kedua, daya dukung lingkungan semakin menurun dengan adanya kegiatan investasi yang […]
Pengakuan Hutan Adat Terbentur Regulasi Tumpang Tindih dan Ego Sektoral
Direktur HuMA Dahniar Andriani menegaskan pekerjaan rumah (PR) terberat bagi semua stakeholder atau pemangku kepentingan terkait pengakuan hutan adat kepada masyarakat hukum adat adalah mengatasi rantai regulasi saling tumpang tindih. Hal ini menyusul penetapan 707.000 hektare hutan adat bagi masyarakat hukum adat oleh Pemerintah Pusat (Pempus). Pidato Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo mempertegas target […]
Libatkan Kepala Desa untuk Penetapan Hutan Adat
Pengakuan hutan adat kepada masyarakat hukum adat, kini peluangnya terbuka lebar. Pemerintah Pusat telah menetapkan 707.000 hektare hutan adat kepada masyarakat hukum adat. Apalagi dalam pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, 16 Agustus lalu, menargetkan 4,8 juta hektare hutan adat sampai dengan 2019 mendatang. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012 menyatakan […]
