Masyarakat Adat Butuh Perda

Pengakuan hutan adat sangat berkait erat dengan masyarakat hukum adat. Di Kalbar, telah dirancang aturan yang memayungi hal tersebut. Namun, sampai saat ini pembahasannya masih terkendala. Sampai hari ini, Perda (Masyarakat Hukum) Adat yang dibahas di DPRD Kalbar masih ada kendala. Dan kita ingin ada sebuah percepatan, ini juga sudah diatur dalam ketentuan, bagaimana hutan […]

Stakeholder Sepakat Percepatan Pengakuan Hutan Adat

Pengakuan hutan adat kepada masyarakat hukum adat, kini peluangnya terbuka lebar. Pemerintah Pusat telah menetapkan 707.000 hektare hutan adat kepada masyarakat hukum adat. Apalagi dalam pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, 16 Agustus lalu, menargetkan 4,8 juta hektare hutan adat sampai dengan 2019 mendatang.   Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012 menyatakan bahwa hutan […]

Percepatan Pengakuan Hutan Adat Mendesak

Jaga Hak Masyarakat Adat Hutan adat dan masyarakat adat ialah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ibarat sebuah jantung, hutan adat memberikan kehidupan bagi masyarakat adat dan dan sebagai titipan bagi generasi mereka selanjutnya. Kasubdit Pengakuan Hutan Adat dan Perlindungan Kearifan Lokal, Yudi Prasetyo Nugroho mengatakan, hutan adat menjadi salah satu bagian terpenting dalam suatu […]