Ilustrasi suasana Rapat di DPRD Kab. Kubu Raya.

Oleh Kurnianto Rindang

KUBU RAYA — Perjuangan Masyarakat Adat untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, memasuki babak baru. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kubu Raya menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengakuan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Adat dan Masyarakat Masyarakat untuk dilanjutkan menjadi Peraturan Daerah, pada Jumat (20/11/2026).

Kesepakatan tersebut menjadi langkah penting dalam mendorong hadirnya payung hukum bagi masyarakat adat yang selama ini memperjuangkan pengakuan atas identitas, kelembagaan, wilayah adat, serta hak-hak tradisional mereka. Namun, perjuangan tersebut belum sepenuhnya selesai. Tindak lanjut Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya menjadi tahapan penting agar rancangan regulasi itu dapat diproses hingga ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda).

Ranperda ini merupakan inisiatif DPRD Kabupaten Kubu Raya yang dalam proses penyusunannya turut melibatkan dukungan dan pendampingan masyarakat adat. Kesepakatan legislatif tersebut sekaligus membuka harapan bagi terbangunnya sistem perlindungan yang lebih jelas terhadap keberadaan masyarakat adat di tengah dinamika pembangunan daerah.

Persoalan pengakuan masyarakat adat bukan hanya menyangkut pelestarian tradisi atau kebudayaan. Di dalamnya terdapat persoalan yang lebih mendasar, yakni kepastian hak atas tanah, wilayah adat, sumber daya alam, kelembagaan, hingga ruang partisipasi masyarakat dalam menentukan arah pembangunan di wilayahnya.

 

Payung hukum untuk melindungi hak masyarakat adat

Dalam naskah Ranperda yang disusun, pengakuan, pelindungan, dan pemberdayaan Masyarakat Adat diarahkan untuk menjamin keberadaan masyarakat adat beserta hak tradisionalnya. Pemerintah daerah juga diharapkan memiliki tanggung jawab yang lebih jelas dalam memastikan hak-hak tersebut dihormati dan dilindungi.

Salah satu substansi penting dalam rancangan regulasi ini adalah mekanisme pengakuan Masyarakat Adat. Prosesnya tidak dilakukan secara otomatis, melainkan melalui tahapan identifikasi, verifikasi dan validasi, hingga penetapan oleh Bupati.

Identifikasi tersebut mencakup sejarah Masyarakat Adat, wilayah adat, hukum adat, harta kekayaan atau benda-benda adat, serta kelembagaan dan sistem pemerintahan adat.

Mekanisme ini penting karena pengakuan secara hukum membutuhkan proses yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, keberadaan masyarakat adat tidak hanya diakui secara sosial dan kultural, tetapi juga memperoleh dasar administratif dan hukum yang jelas.

Ranperda tersebut juga memuat perlindungan terhadap wilayah adat, hak ulayat, pelaksanaan hukum adat, kelembagaan adat, sistem kepercayaan, ritual warisan leluhur, serta tradisi dan kearifan lokal.

Tidak hanya itu, Masyarakat Adat juga diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Mereka berhak memperoleh informasi awal mengenai rencana pembangunan yang berpotensi berdampak terhadap keutuhan wilayah adat, kelestarian sumber daya alam, budaya, dan sistem pemerintahan adat.

Artinya, masyarakat adat tidak semestinya hanya menjadi pihak yang menerima dampak pembangunan. Mereka juga perlu dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan serta wilayahnya.

 

AMAN Kalbar: Perda Harus Melindungi Seluruh Masyarakat Adat

Kepala Biro Advokasi Kebijakan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Barat, Febrianus Kori, menilai kesepakatan DPRD Kabupaten Kubu Raya tersebut merupakan langkah konkret dalam memperjuangkan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat.

Menurut Kori, keberadaan Perda ini nantinya harus memberikan perlindungan secara menyeluruh kepada seluruh masyarakat adat tanpa membedakan latar belakang suku maupun identitas kelompok.

“Kubu Raya merupakan daerah yang majemuk, dengan keberagaman suku dan budaya, serta memiliki karakteristik wilayah yang terdiri dari daratan dan kawasan pesisir laut. Karena itu, pengakuan dan perlindungan masyarakat adat harus mencakup seluruh masyarakat adat yang ada di Kabupaten Kubu Raya, tanpa membedakan asal-usul sukunya,” ujar Kori.

Ia menegaskan, keragaman karakteristik wilayah Kubu Raya perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan Perda nantinya. Sebab, masyarakat adat memiliki hubungan historis, sosial, budaya, dan ekonomi dengan wilayah serta sumber daya alam yang menjadi bagian dari kehidupan mereka.

Menurut dia, pengakuan masyarakat adat tidak boleh berhenti pada pengakuan identitas dan keberadaan komunitas. Perlindungan harus diwujudkan melalui kebijakan yang menjamin hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas wilayah, sumber daya alam, budaya, dan keberlanjutan kehidupan komunitas.

Kori juga mengingatkan bahwa kesepakatan DPRD bukanlah akhir dari perjuangan. Diperlukan gerakan bersama untuk mengawal proses selanjutnya, terutama mendorong respons dan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya.

“Perlu gerakan bersama untuk mendukung Perda ini. Seluruh elemen masyarakat, organisasi masyarakat adat, tokoh adat, dan pihak-pihak terkait perlu mengambil bagian agar perjuangan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat ini dapat terwujud,” katanya.

 

Tantangan berikutnya: Implementasi dan keberpihakan anggaran

Setelah memperoleh kesepakatan DPRD, tantangan berikutnya adalah memastikan rancangan regulasi tersebut dapat ditindaklanjuti menjadi Perda dan dilaksanakan secara konsisten.

Sebab, pengakuan secara hukum tidak serta-merta menyelesaikan seluruh persoalan yang dihadapi masyarakat adat. Pemerintah daerah tetap perlu menyiapkan mekanisme pelaksanaan, kelembagaan, pendataan, verifikasi, serta dukungan anggaran agar amanat regulasi dapat dijalankan.

Dalam naskah Ranperda, pemerintah daerah direncanakan membentuk Panitia Masyarakat Adat untuk menjalankan proses identifikasi, verifikasi, dan validasi. Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab dalam pemberdayaan masyarakat adat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pelestarian budaya, fasilitasi akses, pengembangan usaha produktif, serta kerja sama dan kemitraan.

Aspek pendanaan juga menjadi bagian penting. Naskah Ranperda mengatur bahwa pembiayaan pelaksanaan pengakuan, pelindungan, dan pemberdayaan Masyarakat Adat dan masyarakat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan Perda nantinya tidak cukup diukur dari pengesahan dokumen hukum. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana pemerintah mampu menerjemahkan regulasi menjadi program nyata yang dapat dirasakan masyarakat.

Bagi masyarakat adat di Kubu Raya, kesepakatan DPRD pada 20 November 2026 menjadi momentum untuk kembali mendorong pengakuan atas hak-hak yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Kini, perhatian tertuju pada langkah Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya. Dukungan dan tindak lanjut pemerintah akan menentukan bagaimana perjuangan panjang masyarakat adat dapat berlanjut menuju kepastian hukum.

Sebab, melindungi masyarakat adat bukan semata-mata menjaga warisan leluhur. Lebih dari itu, upaya tersebut merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak masyarakat, Identitas, pengetahuan, perlindungan lingkungan, keberagaman budaya, dan jaminan keberlanjutan kehidupan generasi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *