Oleh Kurnianto Rindang
PONTIANAK – Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PW AMAN) Kalimantan Barat dijadwalkan menggelar Rapat Pengurus Wilayah (RPW) pada 28 November 2026. Pertemuan tersebut tidak sekadar menjadi agenda rutin organisasi, tetapi juga momentum untuk mengevaluasi kinerja, memperkuat konsolidasi internal, serta merumuskan langkah strategis dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat di Kalimantan Barat.
Kepala Biro Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan PW AMAN Kalbar, Bobpi Kaliyono, mengatakan, rapat tersebut akan menjadi ruang bagi pengurus untuk menyampaikan berbagai program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan organisasi. Selain itu, forum tersebut juga akan mengevaluasi penyelenggaraan organisasi sebagai dasar menentukan arah kerja ke depan, Jumat 13/11/2026.
“Agenda rapat pengurus wilayah ini berkaitan dengan penyampaian program kerja maupun kegiatan-kegiatan yang sudah diselenggarakan organisasi, sekaligus menjadi bagian dari proses evaluasi penyelenggaraan organisasi,” ujar Bobpi.
Menurut dia, hasil evaluasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada catatan administratif, melainkan menghasilkan keputusan konkret untuk memperkuat kerja-kerja organisasi, terutama dalam pemberdayaan komunitas dan penguatan hak masyarakat adat yang menjadi anggota AMAN.
Hal ini menjadi penting mengingat perjuangan masyarakat adat membutuhkan organisasi yang solid, memiliki arah gerakan yang jelas, serta mampu merespons berbagai persoalan yang dihadapi komunitas adat di wilayah Kalimantan Barat.
Bukan sekadar evaluasi organisasi
Bobpi menjelaskan, RPW juga memiliki fungsi strategis sebagai ruang konsolidasi internal. Melalui forum tersebut, pengurus diharapkan dapat menyatukan pandangan, memperkuat koordinasi, dan menyusun langkah bersama dalam menjalankan mandat organisasi.
Tidak hanya membahas program kerja, rapat juga membuka ruang untuk merumuskan sikap resmi organisasi terhadap berbagai persoalan yang berkaitan dengan masyarakat adat.
Sikap tersebut dapat dituangkan dalam bentuk rekomendasi, resolusi, maupun keputusan strategis lainnya yang dinilai penting untuk disampaikan kepada pihak luar.
Dengan demikian, RPW diharapkan menjadi forum yang mampu menjembatani evaluasi internal dengan sikap dan langkah organisasi dalam menghadapi dinamika persoalan masyarakat adat di Kalimantan Barat.
“Rapat pengurus wilayah ini juga menjadi agenda untuk menyampaikan sikap organisasi terhadap pihak luar, misalnya melalui rekomendasi, resolusi, maupun keputusan-keputusan strategis lainnya yang dinilai perlu dikeluarkan,” kata Bobpi.
Melibatkan unsur pimpinan dan staf
Sesuai ketentuan Anggaran Dasar AMAN, peserta yang terlibat dalam rapat tersebut merupakan unsur-unsur kepengurusan wilayah.
Mereka terdiri atas Ketua Pelaksana Harian Wilayah, Dewan AMAN Wilayah, serta jajaran staf PW AMAN Kalimantan Barat.
Keterlibatan berbagai unsur tersebut diharapkan dapat memastikan pembahasan berlangsung secara menyeluruh, mulai dari evaluasi pelaksanaan program hingga penyusunan kebijakan dan penguatan kelembagaan organisasi.
Bagi AMAN Kalbar, konsolidasi semacam ini menjadi bagian penting untuk menjaga kesinambungan gerakan organisasi sekaligus memastikan bahwa setiap keputusan tetap berpijak pada kepentingan komunitas masyarakat adat.
Menegaskan komitmen perjuangan masyarakat adat
Lebih jauh, Bobpi berharap RPW dapat menghasilkan keputusan-keputusan organisasi yang memberikan dampak signifikan terhadap penguatan penyelenggaraan organisasi di tingkat wilayah.
Ia menekankan pentingnya menjaga konsistensi AMAN Kalbar sebagai organisasi masyarakat adat yang memiliki perhatian dan komitmen terhadap berbagai isu perjuangan masyarakat adat.
Harapan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa keberadaan organisasi tidak semata-mata diukur dari terlaksananya program dan kegiatan, tetapi juga dari sejauh mana organisasi mampu memperkuat komunitas serta memperjuangkan hak-hak masyarakat adat.
“Harapan kami, ada keputusan-keputusan organisasi yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap penyelenggaraan organisasi di PW AMAN Kalimantan Barat. Kami juga ingin mempertegas bahwa AMAN Kalbar merupakan organisasi masyarakat adat yang betul-betul konsisten dan memiliki perhatian terhadap isu-isu perjuangan masyarakat adat Kalimantan Barat,” tutur Bobpi.
Melalui RPW pada 28 November 2026 mendatang, AMAN Kalbar diharapkan mampu memperkuat fondasi kelembagaan sekaligus mempertajam arah perjuangan. Sebab, konsolidasi organisasi pada akhirnya bukan hanya tentang memperkuat struktur kepengurusan, melainkan memastikan perjuangan dan perlindungan hak masyarakat adat tetap menjadi mandat utama gerakan.