Oleh Kurnianto Rindang
PONTIANAK, AMAN KALBAR — Perjuangan masyarakat Kalimantan Barat untuk memperoleh keadilan atas dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) memasuki babak baru. Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Pontianak menyatakan gugatan class action atau gugatan perwakilan kelompok terkait bencana kabut asap di Kalimantan Barat telah memenuhi persyaratan hukum (legal standing). Penetapan tersebut dibacakan pada 11 November 2026. Dengan keputusan itu, gugatan yang diajukan Tim Hukum Nafas Kalbar terhadap sejumlah pihak tergugat dapat dilanjutkan ke tahapan persidangan berikutnya.
Keputusan ini menjadi momentum penting bagi masyarakat yang selama ini merasakan dampak kabut asap akibat karhutla, terutama terkait hak atas kesehatan, keselamatan, dan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Ketua Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Barat, Tono, menyambut baik penetapan majelis hakim tersebut. Ia menilai keputusan ini merupakan langkah penting dalam perjuangan masyarakat untuk mendapatkan keadilan atas dampak bencana lingkungan.
Menurut Tono, gugatan tersebut bukan semata-mata perjuangan organisasi maupun kelompok tertentu, melainkan upaya bersama untuk memperjuangkan hak masyarakat yang selama ini terdampak kabut asap.
“Ini adalah langkah penting dalam memperjuangkan hak masyarakat. Kabut asap akibat karhutla bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut hak masyarakat atas kesehatan, keselamatan, dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kami ingin ada keadilan dan tanggung jawab nyata dari pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab,” ujarnya.
Ia menegaskan, perjuangan hukum tersebut harus terus dikawal hingga tuntas. Jangan sampai penderitaan masyarakat akibat bencana kabut asap berlalu begitu saja tanpa kejelasan tanggung jawab maupun upaya pemulihan hak-hak korban.
Anggota Tim Hukum Nafas Kalbar, Alfonsius Girsang, menjelaskan bahwa penetapan legal standing menjadi dasar bagi gugatan untuk melanjutkan proses sesuai ketentuan hukum acara gugatan perwakilan kelompok.
Tahapan selanjutnya meliputi pemberitahuan kepada anggota kelompok yang diwakili dalam gugatan. Pemberitahuan ini bertujuan memberikan kesempatan kepada anggota kelompok untuk menyatakan sikap, termasuk apabila terdapat pihak yang ingin mengundurkan diri dari keanggotaan kelompok. Setelah proses pemberitahuan selesai, perkara akan memasuki tahapan mediasi sebelum dilanjutkan ke proses pembuktian di persidangan.
Alfonsius berharap proses mediasi dapat menghasilkan penyelesaian yang berpihak kepada masyarakat, khususnya warga yang menjadi korban kabut asap akibat karhutla di Kalimantan Barat. Dalam perkara tersebut, terdapat empat prinsipal atau pihak yang memberikan kuasa. Tiga di antaranya merupakan perwakilan kelompok masyarakat terdampak, sedangkan satu prinsipal lainnya merupakan warga yang mengajukan gugatan secara langsung.
Pemberi kuasa dalam gugatan ini terdiri dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Barat, Pengurus Pemuda Katolik Komisariat Daerah Kalimantan Barat, Perkumpulan Laman Puyung Indonesia, serta Sisilius Rami.
Ketua Perkumpulan Laman Puyung Indonesia, Maskendari, juga menyambut baik penetapan tersebut. Ia memastikan pihaknya akan menyatakan sikap untuk melanjutkan perkara hingga memasuki tahap pembuktian.
Bagi AMAN Kalbar dan seluruh elemen penggugat, lolosnya persyaratan legal standing bukanlah akhir dari perjuangan. Sebaliknya, keputusan tersebut menjadi pintu masuk untuk memperjuangkan pertanggungjawaban atas dampak karhutla yang dirasakan masyarakat.
Persoalan kabut asap dinilai tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan tahunan yang berulang setiap musim kemarau. Dampaknya menyentuh kehidupan masyarakat secara luas, mulai dari kesehatan, aktivitas sosial, pendidikan, hingga keberlangsungan kehidupan ekonomi. Karena itu, proses hukum ini diharapkan tidak berhenti pada tahapan administratif dan persidangan semata, tetapi juga mampu mendorong adanya tanggung jawab serta pemulihan hak masyarakat terdampak.
AMAN Kalbar menegaskan bahwa perjuangan mendapatkan keadilan lingkungan harus terus dilanjutkan. Masyarakat tidak boleh terus-menerus menjadi korban bencana lingkungan tanpa kepastian perlindungan dan pertanggungjawaban. Sebab, udara bersih bukanlah hak segelintir orang, melainkan hak setiap warga negara. Keadilan lingkungan harus diwujudkan agar masyarakat Kalimantan Barat tidak lagi menanggung dampak karhutla tanpa penyelesaian yang jelas.
Perjuangan ini bukan sekadar tentang gugatan di ruang pengadilan, tetapi tentang hak masyarakat untuk hidup sehat, aman, dan menghirup udara bersih, tutup Tono.
